Ketua BAKN DPR : Resep Ekonomi Pemerintah harus Tepat Sasaran dan Akuntabel
Jakarta, ParlemenSenayan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, Marwan Cik Asan, merespon 9 (Sembilan) kebijakan Pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari pandemi virus Corona pada 24 Maret 2020.
“Saya mengapresiasi usaha pemerintah yang secara cepat dan tepat untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat, risiko PHK, dan bagaimana mempertahankan produktivitas masyarakat ditengah pandemi virus Corona”, ungkap Marwan Cik yang juga Anggota Komisi Keuangan dan Ekonomi DPR.
Dalam keterangan pers yang diterima media Parlemen Senayan, Kamis 26 Maret 2020, Marwan Cik memberikan catatan penting terkait resep kebijakan ekonomi pemerintah itu.
Marwan Cik mengingatkan refocusing dan realokasi baik di APBN maupun APBD untuk program mitigasi dan percepatan pengentasan dampak Corona, tata kelola keuangannya tetap harus akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Isu lockdown tidak dapat dipungkiri, membuat sebagai masyarakat malakukan aksi panic buying yang memicu terjadinya kelangkaan bahan kebutuhan pokok. Karena itu, kami mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok. Marwan menegaskan kebijakan itu implementatif dan sekaligus penegakan hukum dilakukan terhadap oknum pelaku usaha yang melakukan aksi penimbunan barang yang menghambat kelancaran distribusi barang untuk memperoleh keuntungan sesaat.
Catatan Marwan Cik lainnya adalah permintaan agregat dan daya beli yang menurun akibat berkurangnya pendapatan terutama sebagian buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Terhadap permasalahan ini, Presiden juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan program Padat Karya Tunai. Dalam berbagai kesempatan, program ini seringkali saya kemukaan, bahwa masyarakat bawah yang saat ini kehilangan pekejaan dapat kembali bekerja dan memperoleh penghasilan, melalui kebijakan yang kontra-siklus. Syaratnya kebijakan ini harus selektif dan tapat sasaran.
Marwan mencermati bahwa penyebaran virus corona lebih banyak diperkotaan dari pada dipedesaan, Maka pemerintah diharapkan dapat menjalankan program pro rakyat lebih fokus didaerah perkotaan, seperti program Kartu Sembako Murah yang rencananya akan ditambah sebesar Rp.50.000 sehingga menjadi Rp.200.000 per keluarga per bulan, dan program Kartu Pra Kerja yang setiap peserta akan diberikan honor insentif Rp 1 juta per bulan selama tiga sampai empat bulan.
Di segi lainnya, kami mendukung perluasan relaksasi fiskal yang dilakukan pemerintah dengan menambahkan pekerja sektor industri pengolahan untuk mendapatkan pembebasan PPh. Diharapkan pemerintah juga memberikan relaksasi fiskal untuk sektor ritel dan UMKM yang selama ini juga terdampak wabah Corona.
Di sisi moneter, kami juga mendukung sepenuhnya relaksasi sektor keuangan yang diprakarsai Otoritas Jasa Keuangan, dengan memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), berupa penurunuan bunga dan penundaan cicilan selama setahun dari perbankan dan industri keuangan non bank. Penangguhan cicilan selama setahun juga diberlakukan bagi ojek, supir taksi dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. (Rls)
