Penyaluran Kredit Pertanian Stagnan

Kredit perbankan untuk sektor pertanian pada 2018 diproyeksikan masih stagnan. Padahal, sektor ini sangat membutuhkan dukungan dana yang besar. Dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan pemerintah, ternyata belum cukup menopang sektor pertanian.

Saat ini kredit sektor pertanian belum melejit pertumbuhannya seperti diharapkan. Kreditnya masih 11, 41 persen dengan rasio kredit bermasalah 1,82 persen. Padahal, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja yang signifikan. Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (27/12/2017). “Ini PR besar bagi pemerintah. Saya selalu bersuara soal ini. Selain investasi yang rendah, penyaluran kredit di sektor pertanian juga bergerak stagnan.”

Menurut anggota F-Gerindra itu, pembangunan sektor pertanian perlu dilakukan maksimal. Ia justru khawatir, bila pemerintah tak mampu merancang model pembangunan berbasis pertanian dan desa, niscaya masa depan bangsa ini tak bisa digenggam dan tak kunjung mampu berdaulat. “Saya khawatir pergeseran ekonomi dari sektor pertanian ke sektor lainnya akan terus terjadi. Padahal, sektor ini memiliki daya serap tenaga kerja lebih dari 40 persen,” kilah Heri.

Pertumbuahan kredit ke depan, sambung Wakil Ketua Umum HKTI ini,  masih didorong oleh sektor korporasi. Penyaluran kredit pada masyarakat luas masih kecil terutama kepada usaha harian. Perbankan akan melakukan penyaluran kredit jika NPL sudah di bawah 3 persen. Penyaluran kredit yang minim terhadap usaha-usaha riil masyarakat akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Menurut Heri, di tengah risiko tingginya penyaluran kredit, maka untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah perlu memastikan penyerapan dan realisasi anggaran desa dan belanja sosial melalui penyaluran bantuan sosial non tunai yang tepat sasaran. Korelasi yang positif antara sektor perbankan dan perekonomian domestik, kelak akan membuat penyaluran kredit perbankan mulai ekspansif sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Mantan Wakil Ketua Komisi VI tersebut menambahkan, agar perekonomian menjadi solid dalam mendorong permintaan kredit perbankan, perlu ada tren penurunan suku bunga kredit yang diikuti pelonggaran kebijakan makroprudensial dan peningkatan aktivitas sisi permintaan. “Oleh sebab itu, pembukaan lapangan kerja dapat didorong dengan menggalakkan program padat karya yang labor-intensive sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh,” tutup Ketua DPP Partai Gerindra ini. (mh/sc)

Sumber: www.dpr.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *