Tumpang Tindih, DPR Minta Alihkan Dana Satgas 115

PS-Jakarta. Akibat tumpang tindih anggaran dan ketidakjelasan kinerja Satuan Tugas (Satgas) 115 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Komisi IV DPR-RI minta pengalihan anggarannya Rp 45 Miliar untuk memperkuat fasilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman illegal fishing.

Hal tersebut terungkap dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV dengan Sekjen dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP di kompleks DPR Senayan, kamis (6/2/2020). Rapat tersebut dipimpin oleh Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Berdasarkan evaluasi Komisi IV DPR RI selama ini, anggaran Bakamla sesuai dengan Pasal 42 dalam Perpres Nomor178 tahun 2014 menjelaskan bahwa “Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, fungsi,dan kewenangan Bakamla dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sedangkan Satgas 115 di dalam Perpres Nomor 115 tahun 2015 di Pasal 9 “Segala biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Namun faktanya, berdasarkan informasi justru anggarannya dibebankan kepada Kementerian Kelautan Perikanan, terutama di Direktur Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP KKP).

Misalnya anggaran tersebut menjadi beban sampai dengan pengurangan dari anggaran prioritas pengawasan Kelautan dan Perikanan itu sendiri. Ada juga beberapa hal terkait anggaran Satgas 115 dan PSDKP yang harus diungkap. Seperti anggaran Satgas 115 yang mengambil anggaran Dirjen PSDKPKKP, adanya pengurangan prioritas program di Dirjen PSDKP, adanya tumpang tindih kewenangan di Dirjen PSDKP, tidak jelasnya output/hasil yang di berikan apakah Satgas 115 atau PSDKP? Dan terakhir selama ini pelaporan pengunaan anggaran satgas 115 tidak jelas, bahkan tidak ada pelaporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika Satgas 115 merupakan badan tersendiri.

Dalam RDP tersebut, Komisi IV DPR RI meminta pengalihan anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, seperti hari layar, armada kapal, sumber daya manusia, dan fasilitas lainnya dalam rangka meningkatkan pencegahan IUU Fishing di wilayah Indonesia, sehingga sumber daya kelautan perikanan benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh rakyat Indonesia.

Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mendorong Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk dapat mengikutsertakan dan melibatkan peran serta masyarakat tradisional pesisir, khususnya nelayan yang mempunyai aktivitas melaut hingga batas wilayah penangkapan perikanan Indonesia guna membantu mengawal dan menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). **(RM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *