Isu Listrik Jelang Pemilu 2019 : Antara Komoditas Politik dan Benahi PLN?

Jakarta-PS. Menjelang Pilpres dan Pileg 17 April 2019 isu listrik kembali menguat menjadi komoditas politik para Capres yang berkompetisi untuk meraih simpati rakyat, namun sayanya miskin gagasan untuk membenahi secara komprehensif tata kelola kelistrikan nasional dan PLN secara serius dan sungguh-sungguh.

“Selama ini soal tarif listrik hanya dijadikan jargon dan komoditas politik saja setiap menjelang Pemilu. Yah…semacam siklus lima tahunan. Padahal momen tahun politik ini harusnya melahirkan ide dan gagasan strategis yang membenahi PLN sebagai BUMN yang mengelola kelistrikan di Indonesia,” ujar Danni Irawan, pengamat energi dalam bincang dengan redaksi media online “Parlemen Senayan” dan “Berita5Senayan”, Senin (8/4/2019) di Jakarta.

Menurut Danni, dibalik komoditas politik tersebut apakah ada komitmen dan kesungguhan dari para calon pemimpin nasional nantinya yang betul-betul serius membenahi kondisi internal PLN yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan performance keuangan.

Ia menyebut bahwa kerugian yang mendera keuangan PLN merupakan dosa pemerintah yang “jor-joran” membangun infrastruktur di berbagai daerah. Alokasi jumbo untuk pembangunan, kata dia, tak hanya menguras APBN dan meningkatkan utang negara, melainkan juga mengesampingkan pembenahan internal organisasi dan operasional BUMN tersebut.

Akibatnya, lanjut Danni, pemerintah menghadapi dilema. Jika tidak menaikkan tarif listrik, PLN rugi. Di lain sisi, kenaikan TDL akan membebani masyarakat. Hal ini disebabkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang melemah. Ia mengutip data yang dirilis Bank Indonesia pada triwulan II/2018, ekonomi hanya tumbuh 5,27 persen dan diprediksi mengalami pelemahan di kisaran 5,1 persen pada triwulan selanjutnya. “Lemahnya perekonomian yang dipengaruhi defisit transaksi berjalan (CAD) itu membuat pemerintah semakin terjepit dan mau tak mau harus mengorbankan PLN agar perekonomian tetap stabil,” jelas Danni yang juga mantan karyawan BUMN energi.

Ia tak memungkiri bahwa potensi kerugian PLN akibat tekanan kurs dolar AS hingga akhir tahun 2018 masih diprediksi berlanjut bila tidak ada “pembenahan internal” yang komprehensif dan menjauhkan BUMN itu dari berbagai intervensi atau “direcoki” hal-hal yang membuat perusahaan plat merah itu berpotensi menjadi lahan mengais duit bagi kelompok tertentu.

Meskipun demikian, Danni sendiri masih optimistis bahwa kedepan dibutuhkan leadership pimpinan dan upaya restrukturisasi yang membuat PLN tersebut bisa memiliki kemampuan kompetisi yang kuat. “Dan salahsatu prasyaratnya harus sehat secara keuangan dengan mendorong PLN meningkatkan keuntungan dari sisi produksi dan operasional. Jangan mau kalah dengan penyedia listrik swasta,” tandasnya.

Sementara itu, pengusaha nasional Erwin Aksa mengeluhkan juga soal listrik. Dia bilang kerap terjadi perubahan dalam proses tender yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian bagi pengusaha.

“Saya berhasil ekspansi. Dari 1, 2 jadi 3, 4. Tapi berubah lagi peraturannya, PLN harus ikut jadi pemegang saham. Dan tidak setor modal. Jadi swastanya harus bantu equity-nya. Di-carry dulu, digendong dulu equity nya. Jadi sampai hari ini tidak ada satu pun IPP yang jalan. Jadi akhirnya BUMN lagi yang kerja sendiri,” ungkapnya dalam acara Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Nasional (APN) Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Erwin bilang negara pada akhirnya mengalami kerugian dengan tak terlaksananya pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Misalnya, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang paling tinggi dalam mengimpor LPG. Hal ini menurut dia seharusnya dapat diatasi jika pemerintah lebih serius dalam menggandeng swasta menggarap proyek LPG yang dia maksud. “Artinya apa, memang ada distress kepada pemerintah termasuk kepada BUMN oleh pelaku usaha. Kegelisahan-kegelisahan ini sangat luar biasa besarnya,” kata Erwin. (RM)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *