BPP-DN Bermasalah, AMDN Unras lagi

PS. Jakarta. Akhir agustus 2019 lalu, unjuk rasa (unras) di depan Istana Negara, digelar oleh Aliansi Mahasiswa Doktor Nusantara (AMDN). Pengunjuk rasa yang juga adalah dosen PTN dan PTS se-Indonesia ini,  ber-aksi atas dasar persamaan perlakuan karena menjadi korban ketidaktransparanan  Kemenristekdikti c.q Dirjend. Sumber Daya Iptek dalam proses seleksi beasiswa afirmasi untuk dosen PTS dan PTN yang sedang menempuh studi jenjang doktoral.  Pengunjuk rasa terpulut beasiswa. Beasiswa afirmasi itu, bernama beasiswa pascasarjana dalam negeri (BPP-DN) Tahun 2019.

Syahdan, di bawah terik matahari. Para pengunjuk rasa terlihat bersemangat kala itu. Dewi Sartika, salah satu peserta unjuk rasa yang ditemui reporter parlemensenayan.com yang juga dosen tetap Universitas PGRI Banyuwangi, menuturkan sengaja datang ke Jakarta untuk memperjuangkan aspirasi bersama teman doktoral lainnya dari seluruh penjuru tanah air.

Tika berceritera, harus bolak-balik dari kawasan tapal kuda Banyuwangi ke Universitas Brawijaya Malang tempat studi doktoralnya. Demi menggapai kepakarannya di bidang fisika material dan teknik mesin. Ia rela meninggalkan anak balita dan terpaksa dititipkan ke Neneknya. Berbeda dengan Tika, pengunjuk rasa lainnya ikut membawa balitanya di tengah aksi. Demi menuntut beasiswa. Tanpa beasiwa. Sulit rasanya melanjutkan studi S3. Padahal pemerintah menuntut para dosen harus bergelar S3, lanjut Tika.

Pernyataan pers yang diterima redaksi parlemensenayan.com, Minggu 05 Januari 2020, menyebutkan, AMDN kembali akan menggelar unjuk rasa diikuti ratusan Mahasiswa Doktor Se Nusantara pada hari senin tanggal 06 Januari 2020 di Depan Pintu Gerbang Kemendikbud RI, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.

Sebelumnya, sebagai korban BPP-DN 2019, AMDN telah melakukan berbagai macam upaya penyelesaian melalui surat menyurat, negosiasi, dan pertemuan formal/hearing, baik dengan pihak Kemendikbud (dulu Kemenristekdikti)  maupun Komisi X DPR RI untuk menyelesaikan permasalahan ini. Demikian bunyi rilis AMDN dari Korlap Unras, Jamil Resa. Jamil tercatat sebagai mahasiswa doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Pun, Jamil dkk., jauh dari Kota Makassar, bolak-balik Jakarta berjuang tanpa batas demi AMDN. “Sudah 5 kali ke Jakarta dari Makaassar. Sekali layar terkembang, Kami berpantang surut”pungkas Jamil yang dihubungi via telepon seluler, sesaat sebelum takeoff ke Jakarta untuk mengkoordinir aksi Senin 6 Januari 2020.

Lebih jauh, Jamil menyampaikan alasan aksi dilakukan kembali. “Belum ada titik temu dan solusi atas nasib dosen yang berstatus mahasiswa doktor untuk kelanjutan studinya. Tuju ratusan jumlahnya. Ini aset yang terbuang percuma, jika teman-teman kami ini harus putus studi karena biaya”.  Akibatnya, tidak sedikit mahasiswa doktor berstatus dosen tersebut mengalami tekanan hidup.

Para korban BPP-DN menggugat ketidakseriusan Pemerintah mengelola beasiswa dan ada dugaan praktek mafia pendidikan dana pengelolaan BPP-DN.

“Kami akan meminta Presiden Joko Widodo untuk mendesak pertanggungjawaban secara penuh Kemenristekdikti (sekarang Kemendikbud) untuk mencari solusi atas kelanjutan studi dosen yang sedang menempuh jenjang studi doktoral akibat sengakrut beasiswa BPPDN tahun 2019,”.

AMDN juga mendesak Mendikbud Nadiem Makarim untuk membongkar dugaan adanya mafia pendidikan dalam pengelolaan beasiswa BPP-DN.

AMDN pun meminta BPK RI melakukan audit investigasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas sengkarut seleksi BPP- DN tahun 2019 yang menyebabkan ratusan korban seleksi beasiswa BPPDN yang juga calon doktor seluruh Indonesia.***ams

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *